Noor Nahar Hussein : Kasus CPNS ‘PR’ Paling Berat
Pemerintahan periode 2006 sampai 2011, akan meninggalkan 3 ‘pekerjaaan rumah’ (PR) yang berat bagi pasangan HUDANOOR. Terutama masalah penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang bisa mencoreng citra pemerintahan.Dua PR yang lainnya adalah dari sektor pendidikan dan sektor pembenahan SDM birokrasi Pemkab Tuban khususnya para kepala dinas dan bagian yang selama ini tidak pro rakyat padahal mereka menjadi PNS apalagi pejabat, namun tidak mampu jadi pelayan masyarakat.
Hal ini ditegaskan Wakil bupati terpilih, Noor Nahar Husein kepada kotatuban.com, berkaitan dengan program menjaring aspirasi dari masyarakat Tuban tentang pemerintahan HUDANOOR yang akan dimulai tanggal 13 Juni 2011 nanti.
“Kami sudah menginventarisir data-data yang ada dan berkas-berkas termasuk berkas CPNS versi Universitas Indonesia (UI) yang telah memenangkan perkaranya di PTUN dan Pengadilan Tinggi TUN (PTTUN),” kata Noor Nahar. Bahkan berkas-berkas CPNS yang diangkat oleh bupati juga telah masuk ke timnya.
Ketua Kadin Tuban ini betul-betul merasakan betapa ini menjadi beban bagi pemerintahan yang baru karena menyangkut ratusan orang calon pegawai. Mereka merasa diperlakukan tidak adil dan setelah menang di pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tetapi belum bisa berbuat banyak. Karena pemerintah sementara ini mengajukan kasasi dan harus menunggu waktu yang tidak jelas, karena bisa setahun, dua tahun atau bertahun-tahun.
“Karena itu, setelah dilantik menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, saya atas izin Pak Huda akan pro aktif menanyakan dan minta pertimbangan ke Menpan bagaimana proses administrasinya. Bahkan kami akan menanyakan ke Menteri Keuangan menyangkut kebijaksanaan gajinya,” kata Noor Nahar.
Soal yang ini menyangkut kredibelitas Pemerintah kabupaten dan menyangkut soal hak warga Tuban yang harus secara terbuka dibeberkan kepada masyarakat sambil menunggu proses hukumnya. Namun bila ada jalan keluar yang lebih baik, cepat dan sesuai prosedur mengapa harus menunggu?
Demikian halnya kepada para CPNS yang lewat jalur SK Bupati yang diangkat atau diluluskan oleh kepala daerah juga harus mendapat perhatian yang sama. Beban sosial dan lainnya lebih dirasakan menyedihkan karena ia melihat betapa teman, anak-anak teman dan karyawan rumah sakitnya terkena kasus ini.
“Ada dua dokter, 2 bidan dan 2 analis dan apoteker di rumah sakit NU yang kami kelola ‘menjadi korban’ penerimaan calon pegawai lewat jalur SK bupati. Jadi bagi kami ini sangat menyedihkan dan kami menjadikan ini prioritas pertama karena CPNS yang lain beban sosialnya juga sama dengan mereka,” katanya.
Jadi masalah ini, menjadi satu kasus dua masalah yang melebar dan HUDANOOR nantinya yang akan berusaha menyelesaikan dengan baik karena ini menyangkut nama baik pemerintahan. “Secara administratif, nanti kami yang menyelesaikan. Sedang masalah hukum, tuntutan dan lainnya dari para CPNS itu, itu persoalan pribadi-pribadi mereka,” tambahnya.
Prioritaskan Masalah Pendidikan
Selain soal CPNS yang akan diselesaikan pertama dalam 100 hari di depan, adalah soal pendidikan. Dinas pendidikan yang sudah berat tugasnya mengurusi pendidikan jangan lagi dibebani masalah olahraga dan kepemudaan. Biar dinas lainnya atau badan baru yang bisa dibentuk untuk mengurusi agar olahraga prestasi bisa muncul di Tuban dan timbul dari bibit-bibit pemuda di sini.
Sedang sekolah yang mengacu berstandar internasional (RSBI) jangan terlalu dipaksakan menjadi sikap wajib yang harus diterapkan kalau ujung-ujungnya menjadi sekolah yang mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat.
“Karena itu dalam penerimaan murid baru nanti kami akan mengawal secara khusus agar ada sikap adil di sini. Misalnya dalam tes ada calon siswa yang betul-betul berprestasi harus dicover dan harus mendapatkan bea siswa bila orangtuanya tidak mampu,” tambahnya.
Penerimaan murid di sekolah-sekolah favorit seperti SMA I, SMA II Tuban atau SMP III Tuban misalnya, harus dinomor-satukan prestasinya. Jangan hanya karena sekolah anak-anak pejabat dan sekolah anak-anak orang kaya bantuan untuk pembangunan sekolah menjadi mahal atau sangat mahal.
“Ini tidak boleh terjadi lagi, kepala sekolah dan gurunya harus bersikap adil terhadap masyarakat calon murid dan orang tua murid khususnya
yang tidak mampu membayar uang gedung dan sejenisnya,” ungkap Noor yang mengaku sudah mempunyai catatan-catatan khusus bagi sekolah favorit ini.
Sementara bagi para guru tidak tetap (GTT) jangan sampai diperlakukan tidak adil. Mereka ini ada yang sudah bertahun-tahun mengajar namun
tidak bisa masuk dalam tes atau sulit lolos karena persyaratan yang rumit. Sementara guru tetap atau kepala sekolah yang memanfaatkan mereka memperlakukan mereka dengan tidak adil, padahal GTT ini hanya menerima honor sekitar Rp 500 ribu saja sementara guru tetap saat ini rata-rata sudah Rp 3 juta per bulannya.
Sedang soal menata SDM, insinyur sipil lulusan ITB dan master managemen ini akan menerapkan the right man in the right place dan tidak berdasarkan like or dislike. “Kami akan menempatkan ahlinya pada satuan-satuan kerja. Dan mereka dituntut suatu target prestasi agar punya makna sebagai abdi Negara,” tambahnya.
Penempatan mereka harus dengan resoining yang jelas, eselonnya yang pas dan jenjang karirnya ketika ia menjadi pegawai negeri sipil di Tuban juga harus tertata rapi. Jadi siapa yang berprestasi dan punya kemampuan, dialah yang terpilih secara alami. “Untuk yang satu ini kami baru bisa membenahi 6 bulan dan inipun dari hasil evaluasi selama satu semester,” katanya mantap.(as/achonk)
sumber : kotatuban.com
Posted by HudaNoor
on 15.24. Filed under
klo melihat dari atas sampai bawah saya salut kepada bapak untuk memperhatikan GTT dan PTT..
saya sebagai PTT di SMA negeri 5 tuban mengharapkan agar pendidikan lebih maju
khususnya masalah bangunan di SMA kami ini ,,yang tidak pernah selesai selesai dan murid murid di sma negeri 5 sudah banyak..
mohon di perhatikan ya bapak untuk kemajuan sma negeri 5 tuban dan PTT dan GTT masih banyak yang belom tetap..
termasuk saya dan kawan kawan di sini
terimakasih,,dan selamat berjuang untuk bapak