Tiga Kasus Besar, Jadi ‘PR Berat’ Bupati Baru
Bupati dan wakilnya (kepala daerah terpilih) tersebut memang ingin bisa bekerja maksimal begitu selesai dilantik 13 Juni mendatang, karena itu mereka rajin mencari input terutama permasalahan yang ada di pemerintahan dan yang terjadi di lapangan (di masyarakat).Bupati Tuban yang baru, Fatul Huda dan Noor Nahar Husein sudah mengantisipasi ‘PR Berat’ yang ditinggalkan oleh bupati terdahulu. Penasihat ahli yang membantu kepala daerah baru mencarikan solusi ini bukan hanya dari para ahli hukum namun juga berasal dari politisi senior, ahli ketata-negaraan dan hukum, praktisi bisnis dan lainnya.
“Maunya beliau berdua tancap gas setelah dilantik dan tidak ada istilah belajar dulu 100 hari atau 6 bulan baru menentukan kebijakan. Habis nanti waktunya untuk yang beginian. Lima tahun menjabat rasanya cepat sekali,” kata sumber di Pemkab Tuban yang banyak mempelajari langkah dua calon bupati dan wakilnya itu.
Menurut sumber ini, calon kepala daerah ini rajin mempelajari kondisi yang ada di Tuban, terutama PR Berat yang ditinggalkan oleh bupati yang lama. Seperti kasus pembangunan Pasar Besar Tuban, Terminal Wisata Tuban maupun kasus Calon PNS yang tentu nanti akan jadi kewajiban bupati baru yang harus diselesaikan.
Langkah yang akan dilakukan Hudanoor ini diperkirakan adalah menentukan skala prioritas dan kabarnya yang pertama adalah menyelesaikan kasus CPNS yang secara hukum sudah diputuskan oleh Pengadilan TUN (PTUN) dan Pengadilan Tinggi TUN (PTTUN).
“Ini berkaitan dengan kredibilitas Pemerintah kabupaten dan menyangkut nasib ratusan CPNS. Mereka adalah anak-anak muda yang akan menggantikan para seniornya. Jadi masa depan calon birokrat ini harus dicarikan solusinya,” kata sumber lain yang diakui sebagai politisi senior ini.
Bahkan secara politis maupun hukum, masalah CPNS ini akan menjadi kunci kewibawaan bupati baru apakah mampu menyelesaikan atau tidak. Apalagi ini bisa dianggap kasus yang berat, karena dua kubu CPNS yang dinyatakan lulus oleh Tim UI namun digagalkan di satu pihak dan di pihak lain adalah CPNS yang dinyatakan lolos oleh Pemkab walau tidak lulus seleksi Tim UI.
PR lainnya juga menyangkut kepentingan banyak orang karena merupakan fasilitas umum adalah terminal wisata Tuban (TWT) dan Pasar Besar Tuban (PBT). Dua fasilitas kepentingan umum ini semua meninggalkan masalah yang diduga menyangkut ranah korupsi yang kalau tidak ditangani secara bijak akan membawa korban banyak pejabat.
“Saya sendiri ngeri kalau mempelajari permasalahan dua proyek besar itu. Banyak oknum pejabat yang terlibat termasuk di luar orang Pemkab Tuban. Karena itu kami berharap bupati baru nanti menyikapi dengan sangat bijaksana. Kalau tidak, penjara Jalan Veteran diprediksi akan penuh mantan-mantan,” ungkap ahli hukum ini prihatin.(as)
sumber : kotatuban.com 15 Mei 2011
Posted by HudaNoor
on 15.47. Filed under
kami warga tuban butuh pemimpin seperti umar bin khatab,dan semoga bapak HudaNoor menjadi penerus AL FARUQ...kasus CPNS Tuban sudah jelas mana yang benar dan mana yang salah..
pengen lebih jelas laporin tu team seleksi CPNSD Tuban 2009 include Bupati Tuban waktu itu.. biar bupati baru tahu kasus posisi yang sebenarnya dan meyakinkan bupati baru bahwa peserta yang masuk dalam website UI adalah yang punya dasar untuk diangkat. (ini berdasarkan fakta dan dasar hukum yang saya punya)
Kasus sunatan tunjangan profesi guru (TPP) diperhatikan dong pak!!!
Assalamualaikum wr wb...
Terima Kasih atas Informasinya....
Mohon di Update terus Perkembangan Berita terbaru Mengenai Permasalahan CPNS Tuban 2009, sebagai wujud Transparansi Publik.
Blog ini sangat Bermanfaat, terutama bagi warga Tuban. Mohon tetap diPertahankan dan ditingkatkan, Semoga Kedepan, Tuban bisa Lebih Maju lagi.
Saya Mewakili Blogger Asli kelahiran Tuban, Merasa Bangga Saat Ini Tuban Memiliki Bupati yang bisa lebih dekat dengan Rakyatnya melalui Blog Pribadinya.
Semoga Demokrasi dan Transparansi tetap dijunjung tinggi di Kabupaten Tuban.
Amien..
Wassalaam...