Akhirnya RAPBD 2011 Disyahkan

Setelah melalui perjuangan panjang akhirnya RAPBD 2011 diputuskan menjadi APBD 2011 dalam sidang paripurna DPRD Tuban, Selasa (27/6). Putusan APBD 2011 ini menjadi babak baru pemerintahan dalam setahun ke depan.

Semula, pembahasan RAPBD 2011 selalu tidak memenuhi quorum. Bahkan, terkesan ada keengganan kalangan wakil rakyat untuk membahas RAPBD. Pada awal November lalu, Bupati Heany menyerahkan draf RAPBD ke DPRD. Namun, dokumen ‘nasib’ rakyat Tuban 2011 itu tak pernah disentuh parlemen hingga Bupati Haeny lengser.

Sehingga perintahan Tuban selama ini hanya menggunakan peraturan bupati. Praktis, RAPBD disentuh DPRD setelah pelantikan H Fathul Huda menjadi Bupati Tuban 2011-2016. “Alahmdulillah akhirnya kita punya APBD,” terang Ketua DPRD Tuban Kristiawan, usai sidang penetapan APBD 2011, kemarin.

Meski pendapatan maupun belanja praktis tidak ada perubahan, namun, ada sejumlah item program yang dihilangkan maupun dikurangi anggarannya. Pengurangan maupun penghilangan anggaran itu nyaris tidak pernah terjadi dalam pembahasan RAPBD sebelumnya.

“Jangankan anggaran, titik, koma saja dirubah sangat sulit,” terang anggota DPRD Tuban Syakir Safi’i menceritakan pembahsan RAPBD sebelumnya.

Dalam dokumen APBD 2011 yang telah disahkan disebutkan, pendapatan sebesar Rp 1.049.552.188.203 dan belanja Rp 1.180.400.671.787. Meski mengalami devisit Rp 130.848.463.583 tidak mempengaruhi keuangan Pemkab Tuban, karena devisit itu bakal ditutup dari pembiayaan yang besarnya Rp 142.903.613.563.

Pembahsan RAPBD 2011 pada pemerintahan Fathul Huda ini tak ada kendala yang berarti. Silang pendapat yang kadang berakhir workout sejumlah anggota DPRD saat pembahsan tidak lagi terjadi.

“Pembahasannya sangat akomodatif dan adanya respon positif dari eksekutif atas usul dan saran Badan Anggaran (Banggar) maupun anggota dewan lainnya,” terang Kardjo yang membacakan kesimpulan Banggar.

RAPBD yang telah diputus menjadi APBD 2011 itu sedikit banyak juga sudah memasukkan program yang disesuaikan dengan misi visi bupati dan wakil bupati baru. “Memang ada penyesuian, tapi, belum banyak. Kan usulan RAPBD itu disusun pemerintahan Bupati Haeny,” terang Rudi Hartono dari Fraksi Golkar Bersatu.

Dari tujuh fraksi DPRD Tuban tak ada satu pun yang keberatan atau menolak RAPBD 2011 diputuskan menjadi APBD 2011. Namun, sejumlah fraksi minta agar semua pihak, utamanya jajaran eksekutif melaksanakan putusan Perda APBD dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggunjawab.

“Kami berharap APBD 2011 ini menjadi momentum untuk perbaikan di masa mendatang dan dijalankan penuh tanggungjawab,” terang Mar’atus Sholihah dari Partai Demokrat. (ros)

Posted by HudaNoor on 09.09. Filed under berita, legislatif . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response