‘Lelang Jabatan’ Akan Diusulkan Jadi Acuan Mutasi

Kepala daerah yang baru tentu saja akan menempatkan orang yang cakap, setia atau loyal dan punya program prioritas yang akan dilakukan. Setidaknya ada 10 kepala dinas dan bagian yang strategis yang saat ini jadi gunjingan mutasi karena ketika kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik, pemerintah yang baru sudah siap dengan SDM yang punya program dan target 100 hari pertama.
Salah seorang pejabat yang mengaku sudah diajak bicara oleh tim ahli kepala derah terpilih dan bicara langsung dengan bupati terpilih, mengatakan kepala bagian dan kepala dinas termasuk sekretaris kabupaten (Sekab) harus mampu menerjemahkan program prioritas dalam kampanye HUDANOOR sebulan yang lalu.
Ketika ia dimintai pendapatnya, “Saya mengusulkan agar dalam 100 hari pertama (3 bulan) biarlah pejabat yang lama memimpin dinas dan bagiannya. Namun sebelumnya diajak rakor dengan bupati dan wakilnya, dan ditantang untuk bisa merealisasi program prioritas atau visi dan misi bupati ketika beliau berkampanye,” katanya.
Bahkan ketika diadakan ‘lelang jabatan’, seorang kepala dinas dan kepala bagian boleh mengajukan programnya lintas dinas dan bagian. “Siapa yang berani memimpin sebuah dinas dan bagian, silakan mengajukan program. Di sini diadakan adu program dengan analisa dan realisasi yang jelas,” kata mantan Camat dan mantan kepala beberapa dinas dan pernah di Bappeda ini serius.
Dari sinilah nanti petinggi Tuban akan tahu siapa yang mampu dan siapa yang hanya pandai omong. Bisa jadi programnya bagus-bagus tetapi dalam realisasinya sangat minim. Kalau sudah begitu, dia memang harus rela dimutasi di bagian atau dinas yang dia mampu.
“Memilih orang yang pas di bagiannya memang sulit. Caranya hanya bagaimana mereka mampu merealisasi programnya dan bagaimana ia mempertanggung-jawabkan kepada bupatinya,” ucapnya penuh arti.
Apa program prioritas HUDANOOR? Sebenarnya bisa dilakukan oleh semua kepala dinas dan bagian yang ada, karena pertama adalah pengendalian biaya pendidikan dan bea siswa penuh bagi siswa berprestasi. Termasuk insentif untuk guru PTT/GTT/ustadz atau ustadzah. Ini wilayahnya Dinas pemuda dan olahraga.
Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan pembinaan pemuda dan olahraga yang selama ini kurang sekali perhatiannya. “Prestasi Tuban masih di rangking 15 dibandingkan 37 kota/kabupaten,” kata pejabat ini sambil menunjuk dana pembinaan di bidang ini hanya Rp 900 juta sementara di daerah lain belasan milyar.
Di bidang kesehatan bagaimana seorang kepala dinas kesehatan bisa menggratiskan biaya pelayanan kesehatan dasar dan rawat inap Puskesmas dan kelas III RSUD. Sementara di bidang pertanian bagaimana seorang kepala dinas mampu mengelola penyediaan dana penyangga pembelian hasil pertanian dan perikanan.
Di bidang sosial bagaimana kepala daerah bisa memberikan bantuan biaya operasional tempat ibadah seperti Ponpes, Masjid, Musholla, gereja dan kelenteng.
Sedang di bidang perekonomian dan pariwisata, bagaimana dinas yang berkaitan bisa menciptakan tenaga kerja, penguatan permodalan untuk UMKM dan PKL. Pembangunan kawasan wisata relegi, alam, budaya dan minat khusus jadi prioritas pertama.
Sementara pengamanan distribusi dan pengendalian harga bahan pokok bisa ditangani oleh Dinas Ketahanan Pangan Daerah. Dan di bidang pemerintahan harus mampu memikirkan peningkatan tunjangan untuk kepala desa dan perangkat desa, termasuk insentif untuk RT/RW dan BPD. “Serta tidak lupa program HUDANOOR ada pada peningkatan
bantuan keuangan dan pembangunan desa,” katanya.
Sedang di sector ketenagakerjaan, HUDANOOR pernah berjanji kepada rakyat bahwa selama pemerintahannya mereka akan menciptakan 50.000 orang tenaga kerja dan ini tugas yang cukup berat. Karena Disnaker tidak bisa bekerja sendiri karena harus didukung oleh Bappekab, serta Dinas Perekonomian yang bisa mendatangkan investor untuk membuka tenaga kerja baru.
Dinas Pekerjaaan Umum juga punya tugas berat merawat Sarana dan Prasarana terutama jalan, jembatan dan saluran yang ada. Peningkatan kualitas pekerjaan akan menjadi acuan dan perhatian yang nantinya akan diawasi oleh Wakil bupati terpilih.
Semua program-program tadi bersumber dari Bappekab dan sebagai kepala staf (Sekretaris daerah) adalah para pengawal program tadi. “Apakah nanti akan dipilih Sekab dari lingkungan sendiri atau diambilkan dari pejabat luar, tergantung dari kemampuan pejabat di sini. Namun secara pribadi saya lebih memilih kader di lingkungan sendiri. Banyak orang pinter di kantor Pemkab ini,” ungkapnya.
“Jadi nantinya mutasi akan dirasakan fair dan berdasarkan atas kemampuan. Bukan like or dislike,” katanya sambil menunjuk karena ia berada di lingkungan Pemkab dan punya konsultan pemerintahan, maka ia banyak tahu SDM di sini.(as)
sumber : kotatuban.com
saya jadi khawatir program "lelang jabatan" malah akan jadi bumerang, akhirnya terjadi bongkar pasang dan coba2. yang baik adalah menentukan orang-orang yang loyalis dan profesional dibidangnya, sekali pake.