Bupati Janjikan Bonus Bagi Atlit Berprestasi

Bupati Tuban H Fathul Huda berjanji bakal memberikan bonus khusus bagi atlit yang berlaga di kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim di Kediri yang mampu memboyong medali. “Selain bonus dari KONI, saya secara pribadi bakal memberikan bonus jika kalian mampu memboyong medali ke Tuban,” ungkap Bupati Tuban Fathul Huda ketika memberangkatkan kontingen Tuban, Senin (11/7).
Selain itu, dalam waktu mendatang anggaran Koni yang hanya Rp 1 miliar bakal ditingkatkan lagi. Karena dengan anggaran yang minim, perkembangan olahraga di Tuban kurang bisa berkembang. “Untuk tahun mendatang akan kita tingkatkan menjadi Rp 3 miliar,” terang Huda yang disambut applause ratusan atlet dari berbagai cabang olahraga dan sejumlah pengurus Koni Tuban.
Pada Porprov tahun ini, sebanyak 227 atlet dari sejumlah Cabanag Olahraga bakal menunjukkan kemampuannya untuk berlaga dalam ajang kejuaraan Porprov III.
Dalam upcara pembukaan tersebut juga dihadiri wabup Noor Nahar Hussein. Selain itu ketua KONI Lilik Seohardjono dan pengurusnya juga tampak hadir dalam upacara pemberangkatan. Tak ketinggalan sejumlah kepala satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).
Bupati dalam sambutanya mengatakan, meski anggaran masih minim, diharapkan tak menyurutkan atlet untuk berjuang demia meraih prestasi. Sebab, olahraga merupakan suatu hal yang penting untuk mengangkat kualitas bangsa. Tahun ini, Pemkab Tuban mengikutkan sejumlah Cabang Olahraga. Antara lain atletik, balap sepeda, biliiard, bird, bulutangkis, gulat, karate, kempo, panahan, panjat tebing, renang, selam, sepak takraw, tenis lapangan, dan tenis meja, serta tinju.
Sementara itu, ketua KONI Tuban,  H Lilik Soehardjono berharap agar semua atlet mampu menunjukkan prestasinya. Apalagi, dengan bonus dari Bupati diharapkan mampu memberikan suntikan semangat agar meraih prestasi. “KONI sangat bersyukur memiliki bupati yang peduli terhadap perkembangan olahraga,” terang Lilik yang juga mantan Wakil Bupati Tuban itu. (ros)
Sumber Kotatuban.com

20.51 | Filed under , | Read More »

Bupati Fathul Huda Kembali Road Show

Bupati Fathul Huda Kembali Road Show

Bupati Tuban Fathul Huda kembali akan melakukan Road Show untuk menyapa rakyat. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut bisa mendapatkan masukan dari bawah, sehingga, pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar sesuai kebutuhan rakyat. “Road Show akan kami kemas bersamaan dengan salat Jumat,” terang Bupati Fathul Huda di ruang kerjanya, Senin (11/7).

 Road show yang juga bakal diikuti sejumlah Kepala Satuan Kerja (Satker) pemerintah kabupaten bakal dimulai dari Kecamatan Rengel. “Setelah salat Jumatan kami akan mendengarkan keinginan dan kebutuhan rakyat,” terang Bupati Huda.
 Diakui Huda, banyak laporan yang menyebutkan kondisi warga Tuban banyak yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. “Kondisi ini harus segera ditangani agar kondisi bisa cepat berubah,” ungkapnya.
 Sebetulnya, lanjutnya, untuk mengentas kondisi kemiskinan di Tuban bisa dilaksanakan jika pola pikir warga masyarakat bisa berubah. Salah satunya adalah merubah pola pikir kaum tani atas ketergantungannya terhadap pupuk kimia. Sebab, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, justru membuat kesuburan tanah berkurang. “Keasaman (pH) tanah pertanian di Tuban rata-rata 4,5, padahal seharusnya 7,5,” papar Huda.
 Dikatakan, pihaknya juga sudah memberikan pengarahan pada petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar mampu memberikan contoh nyata pada petani. Sebab, petani tidak cukup hanya diberitahu, tapi, harus diberikan contoh nyata,” tuturnya.
 Pihaknya, lanjutnya, siap mencarikan dana dari pihak ketiga untuk melakukan demplot pertanian, sehingga, nantinya petani bisa membandingkan tanaman yang menggunakan pupuk kimia dan yang menggunakan non kimia. “Kalau menggunakan anggaran Pemkab jelas tidak bisa cepat, makanya kami akan carikan dana dari pihak ketiga,” jelasnya. (ros)
sumber : kotatuban.com

16.16 | Filed under , | Read More »

Bupati Diminta Evaluasi Kinerja Disdikpora

Bupati Diminta Evaluasi Kinerja DisdikporaBupati Tuban H Fathul Huda diminta segera memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Sutrisno, terkait kacaunya pendaftaran murid baru (PSB) yang menggunakan sistem online. “Bupati harus berani melakukan evaluasi dan memberikan sanksi tegas kepada Kadisdikpora,” terang sejumlah wali murid yang kecewa atas kinerja Diknas dalam melakukan PSB tahun ini.

Sejumlah aktivis LSM maupun anggota DPRD Tuban juga meminta hal yang sama. Semestinya Disdikpora tidak boleh bermain-main dengan PSB itu. Selain itu mereka menduga amburadulnya sistem PSB itu karena pihak Disdikpora hanya mementingkan murahnya biaya tapi tidak memikirkan kualitas rekanan yang digandeng untuk mengerjakan proyek PSB online itu. “Mungkin ingin mendapatkan fee yang lebih besar, sehingga mencari rekanan seadanya,” ungkap sebuah sumber yang minta tidak disebutkan namanya.

Hal yang sama disampaikan Ketua FPDIP Kardjo. Menurutnya, bupati harus segera melakukan evaluai menyeluruh atas kinerja Satker, utamanya Disdikpora agar di kemudian hari masalah itu tidk terulang lagi. “Kalau tahun lalu lancar, tapi, sekarang malah amburadul, ada apa ini,” ungkap Kardjo.
Akibat amburadulnya sistem online itu, banyak siswa dan wali murid kecewa. Bahkan, pihak sekolah juga kecewa. Karena kini pihak sekolah harus lembur untuk menerima pendaftaran secara manual. “Memang kami sangat kecewa, bukan hanya calon wali murid saja geram atas ketidakbecusan Disdikpora, pihak sekolah pun juga merasakan hal yang sama,” ungkap sejumlah kepala SMPN di Tuban.
 Bahkan, puluhan calon siswa di SMKN 2 Tuban juga mempertanyakan ke pihak sekolah, karena mereka tidak mendapatkan informasi yang pasti pasca kegagalan PSB online. “Ini kapan kejelasannya, dan apakah kami diterima atau tidak,” ungkap salah satu calon wali murid SMKN 2 Tuban,  Maksum.
 Maksun dan sejumlah calon wali murid lainnya juga melakukan protes di SMKN 2 Tuban, karena hingga kini belum ada kejelasan nasib anaknya, apakah diterima atau tidak. Sebab, jika tidak diterima akan mencari sekolah alternatif lainnya. “Sebentar lagi pendaftaran SLTA swasta sudah akan tutup. Kami tidak bisa menunggu terlalu lama,” tandas calon wali murid SMKN 2 lainnya.
 Protes calon wali murid itu buka  hanya di SMKN 2 Tuban saja, tapi, sejumlah sekolah, baik SMP maupun SMAN juga banyak didatangi calon wali murid maupun calon siswa. Mereka tetap mempertanyakan nasibnya. “Kita lihat melalui online tidak bisa, makanya kita langsung datang ke sekolah untuk melihat apakah anak saya diterima atau tidak,” ujar Mohtarom di salah satu SMPN favorit di Tuban.
 Sementara itu, dalam proses penerimaan peserta didik baru itu, ada sejumlah siswa yang hari sebelumnya diterima dalam menjadi siswa, namun pada pengumuman hari ini namanya tidak ada dalam daftar siswa yang diterima, meski nilainya diatas rata-rata nilaiterendah untuk dapat diterima di sekolah tersebut. “Saya kemarin ada dipengumuman dengan nilai di atas nilai terendah 7200, tapi sekarang nama saya kok tidak ada dalam daftar, sedangkan nilai terendah masuk,” ungkap salan satu calon siswi yang tidak mau disebutkan namanya.
Sementara itu menanggapi protes dari sejumlah calon siswa dan wali murid  tersebut, Panitia Penerimaan Siswa Baru di SMKN 2 Tuban itu menyatakan, jika memang ada salah satu peserta pendaftar yang nilainya tinggi tapi tidak masuk dalam daftar pengumuman, maka untuk langsung melakukan daftar ulang dengan membawa bukti hasil tes.
 “Untuk para pendaftar yang jumlah sekornya di atas passing great langsung dinyatakan lolos dan langsung kita terima untuk mengambil formulir daftar ulang, kemudian akan diajukan oleh panitia ke diknas,” ujar Tejo, panitia penerimaan siswa baru di sekolahan tersebut.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tuban, Sutrisno, yang disebut-sebut paling bertanggungjawab atas sistem online PSB 2011 ini belum bisa dikonfirmasi. “Bapak tidak ada mas, lagi di luar kantor,” ungkap salah seorang staf di Disdikpora Tuban. (ros)

09.32 | Filed under , | Read More »

Fathul Huda : Jangan Lagi Ada Sebutan Partai Pemerintah


Bupati Tuban H Fathul Huda tak ingin masuk dalam kepengurusan partai. Hal itu sebagai upaya mengambil jarak yang sama terhadap partai-partai dalam menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun mendatang. “Saya akan tetap netral dan tidak ingin jadi partisan,” tegas Bupati Tuban H Fathul Huda saat menyampaikan pidato pengesahan APBD 2011 dalam sidang paripurna DPRD setempat belum lam ini.
Menurutnya, dengan tidak menjadi pengurus partai merupakan salah satu dari upayanya bertindak adil, sehingga, semuanya merasa memiliki. “Dengan begitu tidak ada lagi sebutan partai pemerintah,” tandas lelaki mantan Ketua NU Cabang Tuban itu.
Dengan tidak terlibat dalam urusan partai politik diharapkan selama lima tahun ke depan, bupati akan lebih fokus pada urusan pemerintahan, urusan rakyat. “Kalau soal urusan rakyat merupakan harga mati yang tidak boleh lagi ditawar. Bagi bupati, urusan rakyat adalah segela-galanya,” tandasnya.
Sikap tegas untuk tidak menjadi partisan itu diharapkan tidak membuat kecewa sejumlah partai politik yang mengantarkannya menjadi Bupati Tuban 2011-2016. Sebab, setelah memenangi Pemilukada 2011 banyak partai politik yang memintanya untuk menjadi pengurus.
Namun, lelaki kelahiran Desa Talun, Kecamatan Montong itu menolaknya dan akan lebih konsentrasi urusan pemerintahan maupun urusan rakyat secara umum. “Kepada partai pengusung, saya pamit dan minta izin untuk tidak menjadi partisan,” paparnya.
Sikap untuk tidak menjadi partisan ini juga sejalan dengan wacana yang dikembangkan Menteri Dalam Negeri Gunawan Fauzi, kedepan bupati itu tidak partisan. Ini wacana, saya mendukung sepenuhnya,” tuturnya.
Yang terpenting, lanjutnya, bupati dalam menjalankan roda pemeirntahan tetap harus koordinasi dengan partai politik, anggota DPRD maupun lembag-lembag non pemerintah lainnya. Dengan koordinasi yang terus menerus itu diharapkan akan terjalin kebersamaan. “Kalau ini kita lakukan dengan ikhlas, Insya Allah Tuban akan lebih baik akan segera terwujud,” imbuh Fathul Huda.
Sejumlah partai yang mampu mengantarkan kadernya di DPRD Tuban juga mendukung atas sikap Bupati Fathul Huda. Dengan adanya sikap itu menunjukkan sikap kenegarawan seorang Fathul Huda.
“Dengan sikap itu paling tidak pemerintah (Bupati) tidak akan terlibat secara langsung dalam urusan partai politik,” terang Sekrtaris DPC Partai Demokrat Tuban Aris Dwi Setiawan.
Hal yang juga disampaikan Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) HM Miyadi, meski Fathul Huda lebih dekat dengan PKB dibanding partai pengusung lainnya, namun, pihaknya tetap mendukung keputusan Fathul Huda untuk tidak menjadi partisan.
“Kami tidak kecewa dan mendukung keputusan itu, meski sebetulnya kami akan lebih bangga jika beliau bersedia untuk menjadi pengurus PKB Tuban,” ungkap Miyadi. (ros)
sumber : kotatuban.com

11.06 | Filed under , | Read More »

PKL Harapkan Bupati Huda Konsisten Lindungi Mereka


Pedagang Kaki Lima (PKL) berharap KH Fathul Huda dan Noor Nahar Husain yang baru saja dilantik, tidak hanya tampak bersemangat memberi tempat pada PKL di awal-awal Pemerintahannya saja, tapi juga seterusnya.  Sejumlah PKL yang ditemuikotatuban.com, Jum’at (24/6), mengaku masih was-was bakal diusir kembali dari tempat berjualannya saat ini. ” Kan biasanya kalau awal-awal baik, lama-lama kami ya diurak-urak lagi,” kata Watik, salah seorang PKL.

Kekhawatiran itu, sambung Watik, sangat wajar sebab pada saat awal-awal Pemerintahan Dra. Hj. Haeny Relawati RW, M.Si, PKL juga dibiarkan bebas berjualan. Namun waktu-waktu berikutnya mereka sibuk main kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP. ” Kami sudah lelah kucing-kucingan, Mas. Kalau begitu terus kapan kami bisa dapat duit ?” keluh Watik.
Watik berharap, Bupati KH Fathul Huda konsisten dengan kebijakannya mengijinkan PKL berjualan di sekitar aloon-aloon Tuban dan tempat-tempat lain yang dinilai strategis oleh PKL. Ia berharap tidak lagi ada pemaksaan melokalisir PKL. Dalihnya, tempat yang disediakan Pemkab tidak strategis. ” Kami sudah pernah mencoba pindah, tapi seharian nggak dapat duit. Tempat ngumpulnya orang kan di sini, lha kalau kami disuruh jualan di tempat yang jauh dari sini ya ngga mau wong nggak laku,” kata Watik.
Hal sama disampaikan Sekretaris Paguyuban PKL Tuban, Gatik Sudarwanto. Gatik percaya Bupati Huda bisa memegang janjinya. Namun, katanya, janji itu bisa saja berubah saat pihak-pihak lain memberi masukan dan saran untuk kembali mengusir PKL dengn dalih mengganggu keindahan dan ketertiban. Terlebih lagi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15/2004 yang menjadi dasar hukum pengusiran PKL masih berlaku. ” Saya nggak tahu apa nanti akan diganti dengan Perda yang baru atau tetap Perda itu yang diberlakukan. Bagi kami yang penting tetap diijinkan berjualan di sini,” kata Gatik Sudarwanto.
Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto, mengatakan, kemungkinan Perda tentang ketertiban yang menjadi dasar hukum tindakan pengusiran PKL bakal diperbarui. ” Kami sudah bahas Raperdanya, do’akan saja bisa cepet ditetapkan sehingga PKL tidak terus merasa was-was,” jelas Agung Supriyanto. (bsa)

sumber : kotatuban.com

09.11 | Filed under , | Read More »

Rapat Singkong, Gunakan Mobdin ke Hajatan Mantan Ketua DPRD

Bupati Tuban Fathul Huda dan Wabup Noor Nahar Hussein langsung beraktifitas pada hari pertama ngantor kemarin (22/6). Keduanya punya agenda sendiri.
FATHUL HUDA berangkat dari rumah pribadinya di Jalan latasari II menuju Pendapa Kridomanunggal kemarin (21/6) pagi menggunakan mobil pribadi sedan mercy S 1 FH. Pengemudinya sopir keluarga.
Dia tiba di pendapa sekitar pukul 05.30. Dia kemudian menuju ke lapangan tenis yang ada di belakang pendapa. Huda bermain tenis dengan teman tandingnya Faisol Rozi (dewa syura DPC PKB Tuban) dan Nurhadi (pengusaha). Sebelum masuk ruang kerja, dia sarapan yang dibeli Faisol.
Di pendapa, Huda menggelar rapat dengan tim pemberdayaan ekonomi masyarakat dari PCNU Tuban mulai pukul 09.30. materi bahasannya, pengembangan tanaman singkong dan operasional parbik tapioca di desa Talun, Kecamatan Montong.
Program pembiayaan ekonomi kerakyatan ini sudah lama dirintis PCNU Tuban dibawah komando Huda. Rapat yang berlangsung satu jam lebih tersebut sangat urgen karena Gubernur Jatim Soekarwo meminta data pengembangan di Tuban.
Menjelang rapat berakhir, Wabup Tuban Noor Nahar Hussein tiba. Tak lama kemudian, Ketua DPRD Tuban Kristiawan ikut menyusul. Wabup dan ketua dewan tersebut sengaja datang pendapa untuk bersama-sama ke rumah Marwan, mantan ketua DPRD Tuban yang punya hajat mengkhitankan putranya.
Ketika ke rumah Marwan bersama Kristiawan dan Noor Nahar, Huda menggunakan mobil dinasnya sedan Honda Accord S 1 EB.
Huda pernah menyatakan bahwa untuk operasional tugasnya, dirinya bermaksud menggunakan mobil pribadi. Mobil pribadi tersebut akan diberi pelat merah sesuai dengan nopol dinas bupati. Permintaan bupati itu diresponso kabag umum yang berjanji mengkonsultasikan dengan Polres Tuban. Sampai sekarang tak jelas apakah Polres Tuban mengizinkan mobil pribadi Huda dipasang pelas dinas bupati.
Huda juga berjanji tak mengambil gaji dan tunjangannya sebagai bupati. Kabag Humas dan Media Pemkab Jono Martojo mengatakan, meski bupati tidak mengambil gaji dan tunjangan, pemerintah daerah tetap menganggarkan. Juga semua kegiatan kedinasannya, dibiayai pemkab. “Ini menyangkut anggaran berbasis kedinasan,” tutur dia.
Sementara itu, pada hari pertama bertugas kemarin, Noor Nahar ngantor di ruang kerjanya di lantai II gedung Pemkab Tuban. Agenda kerjanya, memanggil Plt Sekda Tuban Heri Sisworo dan tim anggaran eksekutif. Noor Nahar yang dikonfirmasi melalui ponselnya mengatakan, agenda pertemuan dengan stafnya tersebut terkait koordinasi APBD.
Agenda kerja berikutnya, ke Surabaya pada pukul 11.00. Keperluannya, ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jatim untuk mengambil hasil audit keuangan Pemkab. Ketika bertolak ke Surabaya, Wabup disertai ketua DPRD dan kepala Inspektorat Tuban. (*/yan)
Dikutip dari Radar Bojonegoro

09.10 | Filed under , , | Read More »

Petinggi Golkar Bakal Hadiri Pelantikan Hudanoor


Sejumlah petinggi DPP Partai Golkar bakal menghadiri pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati devinitif Fathul Huda-Noor Nahar Hussein pada Senin (20/6).

Selain itu sejumlah pimpinan pusat partai pengusung, yakni, Ketua DPP PKB, PPP, Gerindra maupun PBB juga sudah menyatakan bakal hadir. “Insyaallah jajaran pengurus harian partai pengusung yang akan hadir dalam pelantikan itu. Kalau PKB, Muhaimin Iskandar sendiri yang akan datang,” ujar Sekretaris DPC PKB Tuban HM. Miyadi.
Dari jajaran DPP Partai Golkar yang akan hadir diantaranya, Ketua Umum Abu Rizal Bakri, Yusuf Kalla dan Akbar Tanjung. Selain itu Ketua DPD II Partai Golkar Jawa Timur Martono juga bakal hadiri. “Undangan yang kita kirim ke DPP Partai Golkar sebanyak 10 undang, dan para petinggi Golkar itu siap datang,” tambah Miyadi.
Dari jajaran PB NU maupun PW NU juga banyak yang diundang. Karena cabup terpilih H Fathul Huda adalah Ketua Cabang NU Tuban. Sementara Ir Noor Nahar Hussein mantan Ketua Cabang NU yang kini menjadi Ketua DPC PKB setempat.
Ditambahkan Miyadi, undangan yang telah diedarkan sebanyak 1.600 lembar. Undangan sebanyak itu sudah sangat dibatasi. “Sebetulnya masih banyak yang harus kita udang. Tapi, dengan berbagai pertimbangan akhirnya udangan yang disebar hanya sebanyak itu,” tambah lelaki mantan Sekretaris IPNU Cabang Tuban itu.
Meski begitu pihaknya memprediksi akan ada pendukung dan simpatisan pasangan Hudanoor akan datang dalam pelantikan meski tidak mendapatkan undangan. “Kemungkinan itu selalu ada, tapi, jumlahnya tidak banyak,” ungkapnya.
Sebab, lanjutnya, pihaknya sebelum ini sudah melakukan keliling ke sejumlah wilayah di Kabupaten Tuban untuk menemuhi para pendukung pasangan Hudanoor untuk tidak datang dalam pelantikan, keculai yang mendapatkan undangan. “Kami juga menempatkan petugas dari tim koalisi di pintu masuk agar memberikan pengertian kepada pendukung yang tidak mendapatkan undangan,” imbuh Wakil Ketua DPC PKB Tuban M Aziz. (ros)

sumber : kotatuban.com

08.34 | Filed under , , | Read More »

Hudanoor ‘Sidak’ Kantor dan Rumdin


Pasangan calon bupati-wakil bupati Cabup-cawabup) terpilih Fathul HUda-Noor Nahar Hussen (Hudanoor) langsung melakukan ‘sidak’ ke Rumah Dinas (Rumdis) di lingkungan Pendopo Krido Manunggal dan Rumdis di Jl Veteran yang berhimpitan dengan PN dan Kejaksaan Negeri Tuban. Rumdis itu sebetulnya merupakan Rumdis Sekkab, namun, bakal ditempati cabup Noor Nahar.

Selain itu pasangan cabup-cawabup yang mengantongi 56 persen lebih suara sah dalam Pemilukada 2011 lalu juga melihat ruangan kantor bupati yang selama ini tidak pernah ditempati Bupati Haeny. Di gedung bekas kantor Pekerjaan Umum yang berada di belakang kantor Pemkab Tuban itu, pasangan cabup-cawabup yang diusung PKB, PPP, Gerindra dan PBB itu didampingi sejumlah mantan tim suksesnya dan pejabat Pemkab Tuban, diantaranya, Kepala Dinas PU Colik Qosasih, Kabag Umum, Dindang, KasatpolPP Herri Muharwanto, Kasubag Protokoler Gatot dan sejumlah pejabat lainnya.
Rencananya, pasangan cabup-cawabup terpilih ini langsung akan menggunakan bekas gedung Dinas PU itu sebagai kantor bersama. Gedung megah yang didominasi warna putih itu terdiri dari beberapa ruang, termasuk tiga ruang besar. Yakni, di samping kiri dan kanan serta belakang. “Saya nanti akan menempati ruang sebelah kiri dan Pak Huda di sebelah kanan,” ungkap Noor Nahar.
Sementara di bagian belakang juga tampak ruang besar sebagai ruang rapat. Terdapat belasan kursi besar dan mikropun meja. Bahkan Hudanoor dan sejumlah mantan tim suksesnya juga sempat mencoba mikropun tersebut. “Ini ruangan untuk marah-marah,” ujar salah satu orang dekat Fathul Huda.
Mendengar celetukan itu, spontan Fathul Huda menimpali, jika pihaknya dalam menjalankan roda pemerintahan tidak ada kamus marah. Sebab, kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah. “Bagi kami tidak ada kemarahan. Semuanya kita tata yang nantinya muaranya pada kesejahteraan rakyat,” tandas Fathul Huda.
Dalam kesempatan itu, Kasubag Protokol yang mengatur jalannya prosesi pelantikan juga menjelaskan kepada Hudanoor denah lokasi tempat pelantikan secara gamblang.
Menurut Kasubag Protokolor, Gatot, pelantikan yang bakal dihelat pada 20 Juni mendatang itu bakal dihadiri lebih dari 1500 orang. Diantaranya terdiri dari mantan bupati maupun wakil bupati, cabup-cawabup yang berlaga pada Pemilukada lalu, pejabat Pemkab Tuban bersama isteri, Camat bersama isteri, Kepala Desa se bersama isteri dan tokoh-tokoh masyarakat. “Persiapan kami sudah beres, tinggal gladi bersih saja,” tutur Gatot. (ros)
sumber : kotatuban.com 

08.45 | Filed under , , | Read More »

Pakde Karwo Minta Maaf kepada HUDANOOR

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo akhirnya meminta maaf kepada bupati Tuban dan wakil bupati terpilih  HUDANOOR, karena harus menunda pelantikan tanggal 13 Juni menjadi 20 Juni 2011.
Rencana pelantikan bupati Tuban ini memang sempat mengambang berhari-hari dan sempat terkesan tidak ada kepastian. Sikap pejabat Pemprov Jatim terutama Kepala Biro Pemerintahan, Suprayitno, yang memberikan informasi berubah-ubah sehingga memancing amarah pendukung HUDANOOR di Tuban.
Ketika Tim DPRD Tuban yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Sa’adun Naim dan Sekwan Joko tanggal 7 Juni 2011, Kabiro Pemerintahan Pemprov Jatim, Prayitno, ‘tidak berkenan’ menerimanya. Hanya stafnya yang memberi penjelasan bahwa Pakde Karwo (sebutan akrab Gubernur Jatim)  tidak bisa melantik tanggal 13 Juni 2011 karena mendampingi  kunjungan presiden ke Eropa.
Namun tiba-tiba keesokan harinya 8 Juni pagi, ada Fax dari Kepala Biro Pemerintahan ke sekretariat DPRD Tuban bahwa Gubernur bisa melantik pada tanggal 13 Juni. Atas dasar ini persiapan pun digelar, dan undangan juga dipersiapkan karena pelantikan ini akan dihadiri ribuan orang.
Namun keesokan harinya berubah lagi dan atas keterangan resmi Kepala Biro Humas dan Protokol Jatim, Gunarto, pelantikan diundur lagi karena ada pemeberitahuan Sespres RI, Pakde Karwo harus terbang ke Swiss mendampingi  Presiden SBY, tanggal 13 Juni.
Karena itulah Gubernur Jatim Soekarwo meminta maaf kepada HUDANOOR karena kesimpang siuran ini. “Pakde Karwo menelpon saya Jumat pukul 19.05  (9 Juni) dan menjelaskan tentang mundurnya pelantikan yang tertunda itu,” kata Wakil Bupati Tuban Terpilih, Noor Nahar Husein.
“Bagaimana lagi, ini juga tugas Negara yang tidak bisa saya tunda karena perintah presiden,” kata Noor Nahar menirukan ungkapan Pakde Karwo yang disampaikan penuh penyesalan.
Sepenting apakah pertemuan di Swiss itu, menurut Pakde Karwo kepada Noor Nahar, acara itu merupakan kunjungan balasan Presiden Swiss ke Jawa Timur yang menanam investasinya di Jatim juga.
Menurut wakil bupati terpilih ini, penundaan ini memang sepertinya tidak bisa dihindari, “Dan saya sebagai ‘calon pengantin’  ya pasrah saja. Cuma ‘seksi sibuknya’ yang kalang kabut. Kami mengundang 1.500 orang termasuk para alim ulama di Jatim dan beberapa tokoh politik lainnya,” ujar Noor.
Disingggung tentang Plt Bupati yang selama ‘Sepasar’ (seminggu)  harus mengisi kekosongan kekuasaan, Noor Nahar berharap dari orang dalam sendiri karena ada tugas menyelesaikan RAPBD 2011-2016 yang harus diselesaikan.
Dan menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Jatim, Gunarto, nantinya gubernur akan menunjuk Plt Sekab Tuban menjadi Plt Bupati Tuban sampai Senin, 20 Juni 2011.
“Tidak masalah Plt jadi Plt karena hanya seminggu mengisi kekosongan di pucuk pemerintahan Tuban ini yang penting kan semua sesuai perundangan. Dan tentang pelantikan Pak HUDANOOR, tetap akan dilakukan oleh Pakde Karwo sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah,” lanjutnya.
Sementara itu Ketua DPRD Tuban, Kristiawan, mengatakan Plt Sekab bisa diusulkan menjadi Plt Bupati Tuban. “Ini sesuai dengan perundangan, apalagi beliau kan yang lebih banyak tahu tentang pemerintahan Tuban,” katanya.(as)
sumber:kotatuban.com
sumber:

19.49 | Filed under , , | Read More »

Ijab Kabul Batal karena ‘Penghulu’ Ijab ke Luar Negeri


Pelantikan Bupati Tuban dan wakilnya tanggal 13 Juni 2011 yang ditunda 20 Juni 2011, ibarat perhelatan pernikahan yang tertunda. Penyebab tertundanya prosesi pernikahan ini karena penghulunya (gubernur Jatim)  melakukan ijab kabul di tempat lainnya yaitu Swiss mengikuti lawatan presiden ke Eropa.
“Saya bertanya, kalau sampean mau menikahkan anak, penghulu sudah dibooking dan sepakat menikahkan kemudian ia melakukan ijab kobul di tempat lain, apa sampean tidak marah?,”  tanya seorang anggota DPRD Tuban prihatin dengan kelemahan bargain politik sejawatnya.
Pasangan bupati terpilih HUDANOOR adalah ‘pasangan pengantin’ yang jangan dulu dilibatkan dalam masalah-masalah teknis seperti ini. “Ini tugas kita bagaimana menegakan aturan hukum dan politik di negeri sendiri khususnya di Tuban,” kata politisi muda ini.
Implikasi politik dengan tertundanya pelantikan ini adalah  masalah yang masih krusial yaitu tertundanya RAPBD 2011/2012. Kedua, Senin nanti (13 Juni) masa jabatan bupati Haeny Relawati habis.
Serah terimanya kepada siapa, apakah Bu Heny bersedia datang tanggal 20 Juni, orang pasti bisa menebaknya. Yang ketiga masalah yang penting adalah apakah  Pemprov khususnya gubernur bisa memilih mana yang lebih penting pelantikan Bupati Tuban atau menandatangani perjanjian (MOU) perluasan pabrik susu Nestle di Swiss.
“Kalau saya sebagai negarawan sejati, saya memilih melantik Bupati Tuban, karena urusan pabrik susu bisa diwakilkan ke wakil gubernur,” tegasnya.
Apalagi gubernur sendiri sudah memberi peringatan untuk ketiga-kalinya atas keterlambatan pengesahan APBD Tuban. Dan ini menyangkut hajat hidup orang banyak, karena dana APBD Tuban Rp 1,2 triliun yang punya manfaat sangat besar.
Tentang perintah Presiden? “Inilah yang saya maksudkan kita ini lemah di sisi lobi politik dan betapa kita ini sangat tergantung dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” katanya.
Presiden dan pembantu-pembantunya bila diberi penjelasan tentang kondisi Tuban apalagi punya historis yang kelam pasti beliau paham betul.
”Jadi kalau sejak dini  kita sudah melobi dengan halus gagal, maka dengan sikap tegas kita bisa ‘menggebrak’ mejanya Gubernur dan bila perlu ‘berteriak’ di depan Mendagri bahkan ke presiden,” katanya mengibaratkan proses politik yang harus ditempuh.
Karena ibarat menggelar acara mengkhitankan saja, kita harus ‘fight’ menyiapkan mulai sewa terop, meja – kursi, bikin undangan dan modin. “Jadi, seperti pelantikan bupati repotnya sama dan harus disiapkan secara matang. Sebulan sebelumnya sudah melobi sana-sini dan harus jemput bola karena soal ini kita berada di ranah birokrasi dan politik,” tambahnya.
Jadi, menurut anggota dewan yang dikenal vokal ini, pemerintah Tuban (eksekutif dan legislatif) harus lebih cerdas. “Teman-teman di dewan harus sadar bila rival politik kita lebih cerdas dan contohnya banyak selama 10 tahun terakhir, dan ini agar jadi pelajaran kita,” imbaunya.(as)
sumber:kotatuban.com 
sumber:

19.41 | Filed under , , | Read More »

Pelantikan HUDANOOR, Dikabarkan Kembali Tertunda

Pelantikan Bupati Tuban kembali diundur, dari 13 Juni menjadi Senin pagi tanggal 20 Juni 2011. Perubahan ini menyusul undangan Sekretaris presiden RI, agar Gubernur Jatim Soekarwo, mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudoyono di Swiss tanggal 13 Juni sampai 15 Juni 2011.
Beberapa hari ini pelantikan Bupati Tuban terpilih Fathul Huda dan wakilnya Noor Nahar memang seperti simpang siur dan terkesan mengambang, karena ada kabar Gubernur diminta mendampingi presiden dalam lawatannya ke Eropa.
Namun Kamis pagi, 9 Juni 2011 ada fax dari kantor Gubernur Jatim bahwa Pakde Karwo bisa melantik Fatul Huda tanggl 13 Juni 2011 karena tidak jadi ke Swiss akibat BKPM pusat belum bisa membuat MOU untuk perluasan pabrik susu Nestle sehingga kehadiran gubernur Jatim tidak diperlukan.
Namun tiba-tiba Kamis petang , 6 Juni 2011, keputusan tadi diralat lagi karena ada telepon susulan dari Sepres yang menyebutkan Pakde Karwo diminta terbang ke Swiss mendampingi presiden SBY.
Kepala Humas dan Protokol Jatim, Gunarto, yang dikonfirmasi masalah ini membenarkan bahwa Sespres telah menelpon Pakde Karwo agar segera mempersiapkan diri menyusul presiden ke Swiss tanggal 13 Juni 2011. “Sehingga Pak gubernur batal melantik Pak Huda dan Pak Noor tanggal 13 Juni 2011 dan direncanakan Senin tanggal 20 Juni 2011.
Apakah pelantikan ini tidak bisa diwakilkan kepada Wakil Gubernur Jatim, Gus Ipul (Syaifulah Yusuf), Gunarto menyebut dalam perundangan pemerintahan yang bisa melantik kepala daerah tingkat II (kabupaten) adalah gubernur ( di daerah) atau wakil dari pemerintah pusat.
“Jadi ya harus gubernur Jatim atau pejabat pemerintah pusat,” kata Gunarto tanpa menyebut siapa yang bisa melantik, apakah Mendagri, Sekjen Depdagri atau lainnya.
Namun yang jadi persoalan adalah ketika tanggal 13 Juni bupati Heny sudah meletakkan jabatannya, maka ada kekosongan jabatan kepala daerah. Dan Ketua DPRD Tuban, Kristiawan mengatakan ada kesulitan yang dihadapi Tuban karena Sekretaris Kabupaten (Sekab) Heri Sisworo masih dalam posisi Plt.
Sementara Bupati Plt tidak bisa dijabat oleh pejabat yang juga Plt (pelaksana tugas) sehingga kemungkinan gubernur akan menunjuk Plt dari pembantu gubernur di Bojonegoro. “Mungkin Bakorwil II di Bojonegoro, toh hanya dijabat selama seminggu,” katanya di kantor DPRD Tuban.(as)
sumber : kotatuban.com

08.16 | Filed under , | Read More »