Oleh: Didik Purwanto – Wakil Sekretaris PCNU Tuban

(Magister Ilmu Administrasi Publik)        

Setiap Pemimpin ada masanya dan setiap masa  ada Pemimpinnya.Ungkapan tersebut sering terdengar dipelosok-pelosok surau,  dibalik dinding-dinding majelis taklim,pengajian rutin tahlilan dan yasinan.Semua persoalan kehidupan diungkap dengan gaya sederhana oleh para kyai-kyai desa dengan sopan dan santun dalam membedah setiap pasal demi pasal yang mereka buka dari kitab-kitab kuning peninggalan para guru-guru besar yang sangat diyakini kebenarannya.

          Berangkat dari kehadiran pemimpin  yang didambakan oleh masyarakat,ada contoh seorang pemuda bernama Zulqarnain, atau ditulis Zulkarnain yang berarti bertanduk dua.Zulkarnain adalah sebuah gelar yang mengacu pada hewan sapi yang mempunyai alat beladiri berupa tanduk.se dangkan nama aslinya adalah Iskandar,atau dalam ungkapan barat bernama Alexander.Kisah keberhasilannya menyatukan dunia barat dan timur dimuat dalam Al Qur’an surat Al Kahfi atau surat ke 18.

          Zulkarnain,Alexander the Great,Alexander Agung yang hidup 356 – 326 sebelum masehi,salah seorang maharaja Macedonia,Yunani Kuno.Ayahandanya Raja Philip putra Amytas II.Pada usia 13 tahun ,selama dua tahun berguru kepada Aristoteles (384 – 326  SM),seorang filosof kenamaan dan dikenal hingga kini.Setelah itu diangkat sebagai Putra mahkota.Hanya empat tahun magang pada usia 19 tahun sudah dilantik sebagai Raja (336 SM).Kisah Zukarnaen melegenda di dunia dan selalu dikaitkan dengan kebesaran kekuasaan dan kebijaksanaan.Iskandar Zulkarnain memang pribadi yang bisa dijadikan uswah (contoh) bagi umat manusia.Usianya yang muda dengan kekuasaan yang besar dan bekal ilmu yang cukup,mendukung ambisinya yang kuat untuk mengembangkan keluhuran nilai kemanusiaan.Dalam masa pemerintahannya yang hanya sepuluh tahun,Iskandar mengembangkan daerah kekuasaan dari barat (pantai samudera Atlantik) Sampai ke timur (tepi samudera Pasifik).

          Kendati menaklukkan negara lain,Zulkarnain tidak serta merta menghancurkannya sebagaimana umumnya bangsa penjajah.Tapi dia malah menjalin kerjasama untuk memperbaikinya. Alkisah saat berhasil mengalahkan Raja Persia Darius III (331 SM),Iskandar Zulkarnain tidak menghan curkan peradaban Persia (iran sekarang).Ia bahkan menggunakan politik Akulturasi,yaitu memper temukan budaya barat dan timur.Bersama itu menyampaikan pesan agar masyarakat  hanya menyembah Tuhan Yang Maha Esa.Di Persia dia mengawini putri raja Darius III, dan mengambil banyak pengawal dari tentara asli Persia.

          Sukses Alexander dalam masa kerja 10 tahun ini,terbukti periode ideal setiap pemimpin menduduki kursi kekuasaannya.Rasullulah SAW sendiri masa efektif kerasulannya di madinah ternyata juga sepuluh tahun.Kursi Presiden RI juga sepuluh tahun,Presiden AS juga diberi kesempatan hanya dua kali masa jabatan.Menjadi pemimpin,Presiden,Gubernur,Bupati,Walikota yang melebihi 10 tahun atau dua periode malah akan menimbukan ketidakbaikan (mafsadah) bagi masyarakatnya.Bahkan kekuasaan yang terlalu lama cenderung korup dan otoriter.

          Andaikata setiap pemimpin di wilayah Republik Indonesia mampu mencontoh Alexander Agung yang mampu menyatukan kekuasaan dengan tanpa ingin melanggengkan kekuasaannya, maka alangkah indahnya demokrasi ini.Rotasi dan kaderisasi kepemimpinan bisa berjalan sesuai dengan regulasi dan keinginan masyarakat.Dari sini juga membuktikan bahwa budaya luhur tiap bangsa bersifat universal,tidak mengenal batas wilayah dan tenggang waktu.Serta masyarakat (baca rakyat) sangat berdaulat dalam memilih pemimpinnya.Regulasi yang jelas memang sangat dibutuhkan oleh negara kita dalam pemilihan kepala daerah (baca Bupati),karena Undang-undang yang Multitafsir menjadikan masyarakat dibuat bingung karenanya.Kedepan sudah saatnya ada revisi-revisi yang jelas dalam pembuatan Undang-undang Pemilukada.

          Demokrasi memang membutuhkan pengorbanan yang besar,baik tenaga,pikiran,perasaan,har ta benda,maupun nyawa dipertaruhkan guna mencapai sebuah harapan yang dicita – citakan.Lalu sampai dimanakah demokrasi bermuara? Jawabannya ada pada masyarakat  yang berdaulat.Masya rakatlah yang mempunyai kedaulatan,baik dalam memilih pemimpin maupun dalam menentukan sebuah keputusan politik.

          Kabupaten Tuban dengan 20 kecamatan dan terdiri atas 328 desa/kelurahan, membuktikan sebagai Kabupaten yang mampu menjadi contoh berlangsungnya pesta demokrasi yang aman,tertib,terkendali dan sukses.Semua ini berjalan karena kesadaran masyarakat kabupaten Tuban dalam menentukan pilihan yang terbaik bagi daerahnya.Terlepas dari banyaknya calon yang maju dalam Pilkada,hasil final dari Pilkada Tuban mampu menjungkirbalikkan asumsi yang selama ini berkembang,bahwa pilkada Tuban rawan konflik dan cenderung berakhir anarkhis.

          Asumsi tersebut sah-sah saja sebagai bentuk kesiap-siagaan,utamanya aparat keamanan.Mengingat Pilkada 2006 berakhir dengan kerusuhan massa, karena dipicu dengan tidak dikeluarkannya DPT oleh KPUD.Namun dalam Pilkada 2011 hasil akhirnya, masyarakatlah yang menang,demokrasi memang indah manakala kita dewasa dalam menerapkannya.Tidak ada intrik-intrik kotor,semua berjalan dengan tatanan yang telah diatur mekanismenya oleh penyelenggara Pilkada (KPUD TUBAN) serta pengamanan yang superketat oleh Kepolisian Negara.Dan yang membanggakan ternyata masyarakat  Kabupaten Tuban mampu memilih pemimpinnya, walaupun mereka ada yang tinggal di lereng-lereng pegunungan kendeng, dan di  daerah pesisir utara pulau jawa.Ini bukti bahwa masyarakat Kabupaten Tuban sudah dewasa dalam berdemokrasi,tidak mudah diombang ambingkan dengan berbagai tekanan,baik tekanan yang bersifat masif dan terstruktur yang dilakukan oleh birokrasi lokal,maupun oleh propaganda murahan dari para petualang – petualang politik (0portunis).

          Masyarakat Kabupaten Tuban menaruh hormat kepada para calon Bupati dan Wabup Tuban yang kalah dalam Pilkada tahun 2011,mereka dengan jiwa besar mendatangi H.Fathul Huda dan memberikan ucapan selamat atas kemenangannya.Demikian juga H.Fathul Huda menyambutnya dengan santun dan penuh kekeluargaan. Alangkah indahnya Demokrasi ini manakala semua berakhir dengan heppy ending.

        Pembelajaran politik yang demikian indah dari para pemimpin inilah yang harus terus dikede  pankan dan ditumbuhkembangkan sebagai pembelajaran politik yang bermoral dan beretika.sehingga masyarakat mampu mencontoh sikap dan perilaku politik dari pemimpinnya. Pen dek kata yang menang tidak bertepuk dada dan yang kalah tidak merasa hilang kehormatannya.

          Munculnya pemimpin dalam sebuah peradapan manusia,tentunya membawa dampak pada rasa keinginan masyarakat untuk berubah.Tak terkecuali masyarakat kabupaten Tuban.Baik berubah dalam sekala mikro maupun makro.Dan perubahan itu dapat terjadi apabila didasari oleh: Kemauan dan tekat masyarakat (niat), serta politikal will pemimpin tersebut.Kalau salah satu saja dari komponen itu tidak sinergis maka akan timbul resisten(hambatan).

          Namun angin perubahan sangat kencang di bumi Ronggolawe ini,terbukti hasil pilkada yang menembus angka 55,18 % atas kemenangan pasangan HUDANOOR, membuktikan bahwa masyarakat Tuban menginginkan perubahan.Nah keinginan berubah ini harus ditangkap dengan arif dan bijaksana oleh pasangan HUDANOOR guna membuka harapan bagi masyarakat Tuban.Harapan masyarakat Tuban sebenarnya sangat sederhana,mereka menginginkan sejahtera lahir dan batin.Kalaupun selama ini mereka sudah disejahterakan oleh Bupati Tuban Heany Relawati dengan sarana infrastruktur berupa jalan yang mulus,gedung-gedung pemerintahan dan sekolah yang megah,namun masyarakat masih membutuhkan kesejahteraan yang riil (nyata) berupa mudah mencari lapangan pekerjaan di daerahnya sendiri,kalaupun sakit dijamin kesehatannya, dan dimudahkan dalam proses pendidikan bagi anak-anak bangsa(pendidikan murah).

          Keinginan masyarakat tersebut tentunya merupakan tantangan yang harus dilaksanakan oleh pasangan HUDANOOR dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.Untuk mewujudkan Tujuan tersebut,tentunya diperlukan perangkat – perangkat pendukung seperti Peraturan Daerah (Perda). Keberadaan Perda sangat dibutuhkan sebagai Payung Hukum dalam pelaksanaan semua aktivitas pembangunan Kabupaten Tuban.Selain juga Undang –Undang,Peraturan Pemerintah dan segala Produk Hukum yang mengikat dalam implementasi seluruh kebijakan pemerintah Kabupaten Tuban.

          Harapan ini ada dipundak pemimpin Tuban,H.Fathul Huda dan H.Noor Nahar Hussein,dengan latar belakang yang saling melengkapi, dua pemimpin ini menjadi tumpuan hampir sejuta penduduk kabupaten Tuban.Tidak sekedar menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tuban namun keberadaan beliau diharapkan mampu menjadi simbol sekaligus icon perubahan.Dan ini perlu kerja keras pemimpin Tuban yang didukung oleh Aparatur birokrasi yang Profesional, bersih, jujur,loyal,berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya.Selain itu birokrasi tidak boleh terkontaminasi oleh budaya korupsi,kolusi,nepotisme,serta tidak dalam posisi sebagai corong partai politik tertentu.Semua itu penting guna menjaga kewibawaan pemerintah,sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

          Akhirnya dengan perasaan terbuka mari kita sambut kedatangan Pasangan HUDANOOR sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tuban periode 2011 – 2016  sebagai pemimpin rakyat,pemimpin para PKL,tukang becak,tukang kayu,tukang  batu,petani,nelayan,pedagang,sopir,montir,seniman, budayawan,olahragawan,guru-guru TPQ, dan seluruh kawulo alit menantikan kiprah perjuangan dua pemimpin Tuban ini dalam palagan pengabdian yang akan banyak menguras pikiran,tenaga dan pengorbanan.Semoga Kabupaten Tuban semakin bersinar. Selamat berjuang !

Sejak kelahirannya, NU adalah organisasi garis depan dalam menegakkan panji-panji Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah. Meskipun kelahirannya ditandai oleh kegelisahan para ulama waktu itu dalam menangkap konteks semangat zamannya, namun ini adalah titik yang sangat penting bagi hadirnya organisasi yang mewadahi tradisi keberagaman yang eternal, sholihun likulli zaman. Dibawah payung ajaran Ahlussunnah Wal Jama’ah, NU menempati posisi yang strategis dalam kehidupan berbangsa. Peran dan kontribusinya sangat diharapkan dalam setiap problem kemasyarakatan. Untuk itu NU telah menempatkan rumusan Mabadi Khoiro Ummah sebagai prinsip-prinsip dalam pengembangan masyarakat, sehingga kepedulian dan keberpihakan NU untuk terus melakukan pemberdayaan masyarakat telah memiliki kerangka idiologis yang jelas. Prinsip ini, dikenal juga sebagai Mabadi al-Khomsah, menjadi landasan bagi segenap warga NU, terutama para pemimpin dan pengurus NU, agar senantiasa bekerja dan berkhidmah sesuai dengan tuntunan as-salafu ash-sholih, yaitu shidq (jujur dan senantiasa menjunjung tinggi kebeneran), amanah (responbilitas dan akuntabilitas yang paripurna), ta’awun (pengembangan sikap solidaritas dan kepedulian sosial), ‘adalah (bertindak adil dalam segenap langkah) dan  istiqomah (konsisten dan teguh dalam berkhidmah).

Mabadi Khoiro Ummah dengan demikian hendak membawa warga NU sebagai umat terbaik yang secara aktif mewujudkan kemaslahatan (jalb al-masahalih) sekaligus menyeru kepada kebaikan (al-amru bi al-ma’ruf) serta menolak kerusakan dan keburukan (dar’u al-mafasid) yang dibarengi dengan mencegah kemunkaran (an-nahyu ‘an al-munkar). Akar doktrinal-konseptual seperti inilah yang menjadi orientasi nilai-nilai bagi setiap upaya transformatif yang digeluti NU untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Pada titik ini NU menegaskan dirinya secara total sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah (organisasi kemasyarakatan dan keagamaan).

Sejak hadhratus syekh KH Hasyim Asy’ari menancapkan prinsip-prinsip dasar dalam Muqaddimah Qonun Asasi hingga terumuskannya Khittah Nahdlatul Ulama pada Muktamar NU XXVII di Asembagus Situbondo, tergambar dengan sangat jelas apa dan bagaimana Nahdlatul Ulama bergerak dan berjuang sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah. Dengan singkat dan padat KH Ahmad Shiddiq merangkumnya dalam kalimat “Nahdlatul Ulama sejak semula meyakini bahwa persatuan dan kesatuan para ulama dan pengikutnya, masalah pendidikan, da’wah islamiyah, kegiatan sosial serta perekonomian adalah masalah yang tidak bisa dipisahkan untuk mengubah masyarakat yang terbelakang, bodoh dan miskin menjadi masyarakat yang maju, sejahtera dan berakhlaqul karimah”. Dengan demikian, sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah, NU memiliki dua fungsi primer: yaitu pengembangan mutu keberagaman dan pengembangan mutu kesejahteraan masyarakat.

Keputusan NU untuk kembali menengok dan menegaskan aktualisasi Khittah 1926 dalam Muktamarnya ke-27 di Situbondo hingga kini masih dipandang banyak kalangan sangat strategis. Secara pragmatis keputusan ini dilihat sebagai pengunduran diri NU dari wilayah politik praktis dan kembali menekuni bidang dakwah dan pendidikan yang telah sekian lama terabaikan. NU pasca Khittah muncul sebagai fenomena unik dalam percaturan politik Indonesia; bisa dikatakan ini adalah keberhasilan sebuah organisasi keagamaan untuk menduduki kembali posisinya yang strategis justru ketika organisasi ini telah melepaskan baju politik praktisnya.

Di tingkat lokal Kabupaten Tuban, NU sesungguhnya berada dalam posisi yang sangat menentukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, mengingat baik secara sosiologis maupun kultural bahkan secara politis persenyawaan NU dengan masyarakat Tuban telah begitu kuat dan tak terurai. Terlebih momentum otonomi daerah yang memberi kewenangan dan ruang publik yang luas bagi masyarakat Tuban untuk mengatur dirinya sendiri semakin memperteguh peran dan kepeloporan NU Tuban sebagai organisasi masyarakat sipil yang semestinya selalu berada dalam garda depan pembangunan masyarakat Kabupaten Tuban. Karenanya, kehadiran organisasi yang kuat dan berdaya dalam tubuh NU merupakan kebutuhan mendasar NU Tuban ke depan.

Hal di atas menunjukkan bahwa gerak perjuangan NU adalah pemberdayaan masyarkat dalam segala aspeknya yang harus ditopang oleh segenap kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh jam’iyyah. Karena itu pula, seluruh level kepengurusan dalam NU harus benar-benar berada dalam satu barisan yang kuat dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini. Semua eksponen Nahdlatul Ulama tidak mempunyai pilihan lain kecuali bekerja dan berjuang untuk keberdayaan masyarakat. Yang dibutuhkan NU adalah pengkondisian organisasi agar siap bekerja dan membangun dirinya demi kemaslahatan NU sendiri, agama, bangsa, dan negara. Dan itu berarti NU harus terus melakukan penataan organisasi dan penguatan kelembagaan secara manajerial, terarah dan terpadu. Tanpa melakukan penataan dan penguatan manajemen jam’iyyah, NU sulit diharapkan dapat menjalankan fungsi pengembangan mutu keberagamaan dan mutu kesejahteraan masyarakat.

Dalam sebuah organisasi sebesar NU, maka sangat dibutuhkan arah kebijakan yang jelas. Sehingga roda organisasi dapat terarah dan menuju sasaran sesuai dengan Visi dan Misi organisasi tersebut.

Sesuai dengan keputusan Muktamar ke-31 Nahdlatul Ulama di Boyolali Jawa Tengah, Visi organisasi NU adalah pewujudan tatanan masyarakat yang berkeadilan, demokratis dan sejahtera atas dasar ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Visi demikian mengimplikasikan bahwa sumbangan penting yang dapat diberikan NU dalam pewujudan tatanan masyarakat yang dimaksud di atas adalah konsistensi (istiqamah) NU untuk tetap melakukan pemberdayaan masyarakat dalam segala aspek kehidupan, sejak berdirinya hingga kapanpun.

Untuk mewujudkan visi itu, maka Muktamar menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama mengemban Misi (bi’tsah) atau tugas suci, yang memiliki dua sisi: Pertama, pada satu sisi, mengupayakan sistem perundangan-undangan dan mempengaruhi kebijakan yang menjamin dan demokratis; Kedua, pada sisi lain, melakukan pemberdayaan masyarakat

NU Tuban tentunya harus faham akan tantangan organisasi tersebut, sebagaimana juga mampu mengevaluasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Hambatan ( Analisis SWOT ) yang dihadapi NU Cabang Tuban. Sehingga pada akhirnya nanti diharapkan cita-cita dari NU dapat tercapai

Kepemimpinan yang telah diemban oleh H.Fathul Huda selama  memimpin NU Tuban telah metakkan dasar-dasar perjuangan yang jelas dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pendidikan, antara lain; peternakan sapi perah dan budidaya ketela pohon.selain itu pendirian RSNU dan STIKES NU menjadikan NU Tuban menjadi percontohan cabang-cabang NU se Indonesia.Peran diatas harus tetap terjaga dan terus dikembangkan oleh penerus-penerus NU Tuban.Demikian juga kaderisasi di tubuh jam’iyah NU Tuban diharapkan akan terus berjalan secara simultan mulai dari bawah (banom-banom) sampai puncak pengabdian di Nahdlatul Ulama.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Terpilihnya H.Fathul Huda sebagai Bupati Tuban adalah sebuah kebanggaan bagi jam”iyyah Nahdlatul Ulama dan warganya.Namun warga NU Tuban tidak boleh Euforia yang berlebihan karena tantangan yang harus dihadapi pasangan HUDANOOR dalam menjalankan pemerintahan kabupaten Tuban sangatlah Kompleks.Sehingga pembagian tugas,wewenang dan tanggungjawab mutlak diperlukan dalam kepemimpinannya,jangan sampai kesalahan-kesalahan yang lalu terulang kembali.

Prioritas-prioritas program yang telah dicanangkan dalam kampanye selama ini harus di break down dalam sebuah RENSTRA (rencana strategis) pembangunan.sehingga harapan rakyat Tuban yang menginginkan perubahan dapat segera terlaksana secara terencana dan terukur yang disesuaikan dengan APBD TUBAN .Harapan rakyat tersebut harus dibarengi juga dengan aparatur birokrasi yang bersih,jujur, dan professional (clean government) sehingga tidak terdengar lagi birokrasi yang berjiwa,korup, oportunis dan sektarian.Pendek kata slogan “MAJU UNTUK MELAYANI MASYARAKAT” adalah cermin dan tekat bagi seluruh birokrasi di Kabupaten Tuban.

Akhirnya dipundak H.Fathul Huda harapan rakyat Tuban ditambatkan,warga NU dan Rakyat Tuban yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada pasangan HUDANOOR menantikan kiprah beliau yang lebih luas dalam pembangunan Kabupaten Tuban, guna mensejahterakan Rakyat Tuban menuju BALDATUN THOYYIBATUN  WA  ROBBUN  GHOFUR....semoga..

Penulis: